Bank BPD Kalimantan Barat

KALIMANTAN BARAT
Propinsi Kalimantan Barat, salah satu propinsi di Pulau Kalimantan, dengan ibukota Pontianak. Letaknya di bagian paling barat Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Serawak di utara, Propinsi Kalimantan Timur di timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan Laut Jawa diselatan dan Laut Natuna dan Selat Karimata di barat. Kepulauan Karimata menjadi bagian dari propinsi ini. Luas propinsi ini adalah 146.807 Km2.
Daratan kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai besar dan kecil, sungai besar utama adalah Sungai Kapuas, Melawi dan Sungai Pawan.
Secara fisiografis, wilayah ini terdiri atas 3 bagian. Wilayah pantai merupakan rawa-rawa dengan gambut dan tebal. Wilayah kedua merupakan daerah bergelombang sampai berbukit, dibagian tengahnya terdapat Cekungan Kapuas. Di wilayah ini terdapat beberapa danau, yakni Danau Sentarum, Luar dan Danau Belida. Wilayah ketiga ialah wilayah pegunungan.
Sumber daya alam daerah itu berupa hutan seluas 117.878,6 Km2 atau sekitar 80% dari luas propinsi. Menurut fungsinya yang terluas adalah hutan produksi, menyusul hutan lindung, hutan cadangan, suaka margasatwa dan yang terkecil adalah hutan cagar alam.
Dilihat dari segi kualitasnya, yang terluas hutan rimba tropis, disusul hutan belukar, dan yang terkecil hutan sejenis.
Lahan pertanian terutama digunakan untuk perkebunan, perladangan atau tegalan dan untuk kebun campuran.
Penyebaran penduduk hampir setengahnya dipesisir, terutama di Kotamadya Pontianak dan Sambas, karena merupakan pusat kegiatan ekonomi.
Suku Melayu dan Dayak merupakan suku utama. Kebanyakan Suku Melayu berdiam di pesisir dan Suku Dayak berdiam dipedalaman dan di sekitar perbatasan dengan Serawak.
Pertanian menjadi sumber utama kehidupan penduduk dan industri yang berkembang biasanya berkaitan dengan pengolahan hasil hutan .
Barang galian terpenting ialah emas. Pusat penambangannya terdapat di Sebawi, Pemangkat, Seminis, Ledo, Lara dan Lumar.
SEJARAH SINGKAT PT. BPD KALIMANTAN BARAT
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat diresmikan pada tanggal 15 April 1964 oleh Gubernur KDH TK. I Kalbar J.C. Oevang Oeray selaku Ketua Badan Pengawas BPD Kalbar, dan pelaksanaannya diatur dengan Perda Tk. I Kalbar No. I tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
Izin usaha diberikan oleh Menteri Urusan Bank Sentral dengan Surat Keputusan Nomor 44/63/Kep/MUBS/G tanggal 28 Nompember 1963.
PerdaTK. I Kalimantan Barat Nomor I tahun 1963 diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 11 tanggal 1 Desember 1963, diubah pada tahun 1975 dengan Perda No. 9 tahun 1975 tanggal 23 september 1975 diundangkan dalam Lembaran Daerah seri D No. 38 tanggal 24 September 1975.
Perubahan kedua dengan Perda No. 7 tahun 1982 tanggal 31 Desember 1982 diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 23 seri D No. 22 tanggal 26 April 1983.
Perubahan ketiga dengan Perda No. 9 tahun 1990 tanggal 24 Nopember 1990 diundangkan dalam Lembaran Daerah Seri D No. 17 tanggal 20 April 1991 dan terakhir dirubah dengan Perda No. 10 tahun 1992 tanggal 3 desember 1992 diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 14 tanggal 19 April 1993 seri D No. 12, dimana bentuk Hukum BPD Kalbar adalah Perusahaan Daerah, dengan Modal Dasar ditetapkan menjadi Rp. 25 milyar.
Dengan surat Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor 584/2678/DP-BPD tanggal 3 Juli 1995 telah disetujui penggunaan Logo baru dan penggunaan Call Name Bank Kalbar bagi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yaitu dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BI CAR BPD (23,50%) maka BPD Kalbar digolongkan sebagai Bank dengan kategori B. Bank Wajib mengikuti Program Rekapitalisasi yaitu menambah modal sehingga mencapai CAR % sampai akhir Januari 1999.
Pemerintah melakukan penyertaan modal sebesar 80% dan Pemda 20%, setelah BPD memenuhi persyaratan untuk merubah bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 7 Mei 1999 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 dan Akte Notaris Widiansyah, SH Nomor 81 Tanggal 23 April 1999 disyahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Nomor C-8229 HT.01.01. Th. 99 Tanggal 5 Mei 1999 Modal Dasar ditingkatkan menjadi Rp. 200 milyar.
BPD juga diwajibkan melakukan Program Restrukturisasi untuk menata kembali struktur dasar Bank agar kondisi Bank setelah adanya penambahan modal dapat dikembangkan lagi menjadi Bank yang kuat, sehat dan menguntungkan.
Struktur dasar BPD Kalbar yang mengalami penataan kembali, adalah:
-Kepengurusan.
-Kegiatan usaha.
-Organisasi
-Jaringan Kantor dan
-Sistem dan prosedur operasional.
Program Restrukturisasi ini sudah mendapat persetujuan Deputi Gubernur BI No. 1/4/DPG/UPW B2/RHS tanggal 19 Agustus 1999.